SUARA.NABIRE l Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, Alfius Douw, S.Sos., mengatakan bahwa Dermaga Pelabuhan Kapal Feri Kabupaten Nabire yang terletak di Samabusa kota Nabire, sudah lama tidak digunakan akibat terjadi pendangkalan air laut."Untuk pelabuhan Feri memang tidak dapat digunakan lagi karena terjadi pendangkalan. Pendangkalan terjadi akibat Pelabuhan ASDP ini berada diantara dua muara kali," demikian ucap Alfius ketika ditemui awak media di ruang kerjanya pada Senin (01/02/21).
Dikatakannya bahwa ketika terjadi air naik pada kedua muara kali tersebut, maka terjadilah penumpukan material seperti pasir dan lain sebagainya di areal dermaga yang mengakibatkan pendangkalan itu terjadi.
"Akibat pendangkalan tersebut maka fungsional dari pelabuhan ASDP ini terganggu, dan sampai sekarang belum bisa difungsikan," ujarnya.
Alfius Douw, S.Sos (Kadis Dishub Kab Nabire)
Menurut Alfius, sejauh ini pihak Pemerintah Daerah sudah melakukan langkah-langkah dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Perhubungan dan sudah dilakukan survei, yang mana hasil survei menyimpulkan bahwa biaya pengerukannya hampir sama atau setara dengan biaya pembangunan dermaga baru.
"Saat ini kami masih terus berkordinasi dengan Kementerian dan pihak Perhubungan Provinsi untuk mencari jalan keluarnya, apakah bisa dilakukan pengerukan atau membuat dermaga baru, demi menunjang pelayanan masyarakat di wilayah pesisir pantai kepulauan Saireri ini," terangnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekertaris Dishub, Samuel Rizky, bahwa semenjak tahun 2014 pelabuhan Feri memang sudah tidak difungsikan akibat terjadi pendangkalan di area dermaga.
"Akibat pendangkalan tersebut Kapal Feri mengalami kesulitan ketika melakukan penyandaran, apalagi ketika menurunkan ramp door atau pintu rampa yang dijadikan pintu akses keluar masuk kendaraan maupun penumpang," tutur Samuel.
Samuel Rizky (Sek Dishub Kab Nabire)
Dengan keadaan tersebut Samuel juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak Kementerian melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) 25 yang membawahi Papua dan Papua Barat yang berlokasi di Sorong, agar ke depannya bisa ditentukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalan pendangkalan tersebut. (Red).
