Vaksin Covid-19 Sebanyak 1,8 juta Dosis Tiba di Indonesia, Berikut Penjelasan Menkes RI

Jakarta , SUARA.NABIRE - Dilansir dari situs sehatnegeriku.kemkes.go.id  (edisi 31 Desember 2020), Pemerintah Indonesia resmi mendatangkan ...

Jakarta, SUARA.NABIRE - Dilansir dari situs sehatnegeriku.kemkes.go.id (edisi 31 Desember 2020), Pemerintah Indonesia resmi mendatangkan tambahan vaksin Covid -19 sebanyak 1,8 juta dosis. Vaksin produksi Sinovac tersebut tiba di bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis, (31/12/20), Pukul 11:55 Wib, dengan menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER dari maskapai Garuda Indonesia. 

Turut hadir saat penjemputan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, vaksin yang dimuat dalam 11 buah Envirotrainer peti kemas berpendingin, kemudian dibawa ke warehouse Garuda Indonesia terlebih dahulu untuk dilakukan pengisian ulang daya Envirotainer. 

Vaksin selanjutnya akan dibawa dengan 4 buah truk flatbed ukuran 40 feet untuk disimpan di lokasi penyimpanan khusus milik Bio Farma di Bandung untuk penyimpanan sesuai dengan protokol penyimpanan vaksin secara aman sesuai dengan standar WHO.

Kedatangan vaksin ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya 1,2 juta vaksin Sinovac tiba pada 6 Desember 2020 lalu, sehingga menambah ketersediaan vaksin bentuk jadi asal Sinovac menjadi 3 juta dosis. Selanjutnya akan diikuti dengan pengiriman suplai vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku (bulk) sebanyak 140 juta dosis secara bertahap dimulai dari bulan Januari 2021.

Sehari sebelumnya, Pemerintah RI melalui Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) Tbk. menandatangani kesepakatan suplai vaksin COVID-19 dari Novavax – pengembang vaksin dari Amerika dan Kanada, dan AstraZeneca – pengembang vaksin dari Inggris dan Jerman, masing-masing 50 juta dosis dengan opsi penambahan 80 juta dosis vaksin Novavax dan 50 juta dosis vaksin AstraZeneca.

Berbagai tonggak penting yang dicapai dalam beberapa pekan hingga penghujung tahun ini merupakan wujud komitmen dan kerja nyata pemerintah – yang didukung seluruh elemen bangsa – untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi masyarakat Indonesia dari risiko serta pandemi COVID-19.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan pers usai kedatangan vaksin menyatakan, Presiden menugaskan pemerintah untuk selama liburan tahun baru ini untuk terus bekerja keras agar vaksinasi nasional bisa berjalan sebaik-baiknya melayani seluruh masyarakat. 

“Hari ini kita menyaksikan kedatangan tahap ke-2 vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan do’a seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari vaksin ini sudah bisa kami distribusikan ke 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk kita bisa memulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita,” demikian jelas Budi.

Menteri Budi Gunadi Sadikin, dalam hal ini mengharapkan dukungan seluruh rakyat Indonesia demi suksesnya program vaksinasi.

“Program vaksinasi ini adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan pandemi. Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk kita menyelesaikan program vaksinasi ini. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan berjalannya program vaksinasi kita justru harus tetap menjalani protokol 3M: Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak," terangnya. 

Mudah-mudahan, lanjut Budi, apa yang sudah dilakukan saat ini bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri. "Saya percaya bersama kita bisa," tegasnya.

Sementara Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia juga melakukan pembicaraan berkesinambungan secara paralel dengan Pfizer (dan BioNTech) yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerma

”Dari awal kita terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai dari berbagai sumber lain, secara paralel pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan Pfizer (dan BioNTech) yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman”, paparnya.

Retno juga menambahkan bahwa pihaknya menerima kabar bahwa Emergency Use Authorization (EUA) untuk AstraZeneca telah diberikan oleh Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA) Inggris. 

"Ini tentunya kabar yang baik karena MHRA merupakan salah satu dari enam stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme reliance dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Melalui mekanisme reliance ini proses penerbitan UEA oleh Badan POM, atas AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil EUA di Inggris dapat dijadikan basis dan review EUA di Indonesia”, ungkap Retno

Ditambahkannya bahwa diplomasi lanjutan terus dilakukan Kemenkes Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri dalam mengawal melalui Vaccine Request Form Part B, mengenai indemnisasi yang menurut rencana akan diserahkan pada 8 Januari 2021 dan Cold Chain Equipment (CCE) Support Request terkait kapasitas penyediaan sistem pendingin vaksin di kuartal I 2021

“Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta pihak lain akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari jalur multilateral ini”, tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebelum digunakan, semua vaksin yang disetujui dan dihadirkan pemerintah menjalani proses evaluasi sesuai standar WHO dan internasional untuk mendapatkan izin penggunaan dari Badan POM, serta rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. (Red)

Catatan Sumber:

• Stringent regulatory authorities adalah badan regulatori rujukan di suatu negara dengan sistem regulatori yang kuat.
• Mekanisme reliance adalah salah satu rekomendasi WHO dalam konsep Good Regulatory Practices Guideline, terkait skema kerangka kerjasama internasional sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan suatu negara seperti Badan POM Indonesia dapat memfasilitasi registrasi dan persetujuan obat atau vaksin yang telah disetujui badan regulatori rujukan di suatu negara dengan sistem regulatori yang kuat. 
• Saat ini BPOM telah memiliki aturan pemberian persetujuan melalui sistem reliance dengan 6 negara yaitu: FDA Amerika, EMA Eropa, TGA Australia, MHRA Inggris, HealthCanada Kanada dan PMDA Jepang.