SUARA.NABIRE - Menanggapi aksi demo dari pendukung Paslon Yuda di depan Kantor Bawaslu Nabire pada hari Rabu (16/12/20), Peter Worabay, seorang Tokoh Politik di kota Nabire, menegaskan bahwa sistem noken adalah sah dan diakui oleh negara.
Demikian hal ini dikatakan Peter yang akrab dipanggil "Bung Peter" ketika ditemui awak media ini di Jl. Jendral Sudirman, tepatnya di depan Gereja Sion Karang Tumaritis.
"Ya, melihat Bupati Isaias Douw pada hari ini tanggal 16 Desember turun memimpin masa demo untuk menolak sistem noken dari Distrik Dipa dan Menou, ada beberapa hal yang ingin saya katakan," ungkap Bung Peter.
Hal pertama, lanjut Bung Peter, bahwa sebagai pejabat, Douw harus tahu saat ini ada peraturan Covid-19 yang melarang pengumpulan masa. "Dia harus melaksanakan itu, artinya tidak boleh mengumpulkan masa," tegas Bung Peter.
"Kedua, jika dia berkeberatan dengan sistem ikat dari Dipa dan Menou, kan dia juga pake sistim ini di tahun 2010? Sepuluh tahun yang lalu waktu dia mau jadi Bupati kan dia pake sistem ini, kemudian tahun 2015 ketika dia mau jadi Bupati lagi, dia juga pake sistem ini," beber Bung Peter.
Dikatakannya jika hari ini sistem tersebut digunakan oleh anak adat, maka hal ini tidak perlu di tolak.
"Lalu hari ini, anak adat setempat yang punya Nabire mau pake ini lalu dia keberatan, dasarnya apa? Mengapa ko bisa pake itu dua kali berturut-turut?," ucap Bung Peter
Menurutnya, seharusnya sistem noken tidak di tolak mengingat saat ini sistem tersebut juga digunakan oleh Mesak Magai yang sama seperti digunakan Isaias Douw pada lima tahun lalu.
"Sekarang anak asli Mesak Magai mau pake itu untuk dirinya kenapa tidak bisa? Dan itu juga yang Deki Kayame dan Hendrik Andoi mereka gugat di MK tapi kan MK tolak dan menyetujui sistem ikat dari Dipa dan Menou? Itu lima tahun lalu Isaias Douw pake itu," ungkap Bung Peter.
"Lalu hari ini kalo Mesak Magai pakai sistem ini, apa salahnya? Salahnya dimana? Kan sama?," demikian dipertanyakan Bung Peter
Jadi menurutnya sistem noken adalah sah sebagai salah satu jalan yang ditempuh dan tidak perlu untuk digugat.
"Sistem noken sah-sah saja. Tidak boleh digugat. Itu jalan yang dia tempuh sebagai pejabat, sebagai seorang Bupati. Kalo hari ini rakyat mau tempuh jalan itu kenapa ko bilang tidak boleh? Wah itu keliru," demikian tutup Bung Peter Worabay.
Ketika awak media ini mencoba meminta tanggapan beberapa perwakilan dari pendukung Paslon Yuda yang menggelar aksi penolakan sistem noken di depan kantor Bawaslu Nabire, mereka justru memilih untuk tidak berkomentar soal hal tersebut. (Red).
