SUARA.NABIRE - Beberapa akademisi dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan keberatannya kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang sudah membawa-bawa nama Uswim Nabire dalam kampanye jelang Pilbup Nabire 2020.Dr. Ir. Agus Sumule, yang menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Papua di Manokwari mengatakan bahwa seharusnya Perguruan Tinggi tidak dijadikan komuditas politik.
“Secara umum, saya pikir tidak tepat apabila perguruan tinggi (pimpinan/manajemen, dosen, pegawai, terutama mahasiswa) dijadikan komoditas politik dalam pilkada. Apalagi tanpa izin dari pimpinan suatu perguruan tinggi,” demikian tegas Agus ketika dikonfirmasi via WhatsApp, pada Minggu (22/11/2020).
Agus mengingatkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi jelas sekali menyebut kebebasan akademik sebagai salah satu pondasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang harus bebas sama sekali dari urusan politik praktis.
Ditempat terpisah, Dr. Fredrik Abia Kande, M.Pd, seorang pemerhati pendidikan juga menyayangkan jika Uswim sebagai Lembaga Pendidikan dimasukan dalam kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Nabire.
“Saya sebagai akademisi menyayangkan jika nama Uswim sebagai Lembaga Pendidikan dimasukan dalam kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Nabire,” tutur Kande.
Kita harapkan, lanjut Kande, calon pemimpin daerah memahami peran kampus. Kampus adalah lembaga non partisan dan merupakan wadah pembelajaran, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurutnya, itulah sebabnya merupakan kesalahan besar apabila ada calon pemimpin daerah yang ingin memanfaatkan kampus untuk mendulang suara. Apalagi dengan cara yang sangat transaksional.
Agus mengingatkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi jelas sekali menyebut kebebasan akademik sebagai salah satu pondasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang harus bebas sama sekali dari urusan politik praktis.
Ditempat terpisah, Dr. Fredrik Abia Kande, M.Pd, seorang pemerhati pendidikan juga menyayangkan jika Uswim sebagai Lembaga Pendidikan dimasukan dalam kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Nabire.
“Saya sebagai akademisi menyayangkan jika nama Uswim sebagai Lembaga Pendidikan dimasukan dalam kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Nabire,” tutur Kande.
Kita harapkan, lanjut Kande, calon pemimpin daerah memahami peran kampus. Kampus adalah lembaga non partisan dan merupakan wadah pembelajaran, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurutnya, itulah sebabnya merupakan kesalahan besar apabila ada calon pemimpin daerah yang ingin memanfaatkan kampus untuk mendulang suara. Apalagi dengan cara yang sangat transaksional.
Cara-cara yang demikian, lanjut Kande, merupakan upaya sengaja untuk "mendetotalisasi" peran kampus sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa.
“Para pemimpin maupun calon pemimpin harus berada di garda depan dalam memberi contoh tentang bagaimana seharusnya menjaga dan menghormati kampus sebagai institusi yang independen dalam politik praktis,” ungkapnya.
Kande menambahkan bahwa akan lebih elok jika kampus dapat diminta untuk melakukan kajian dan mengritisi program-program calon yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Bukan di komersialisasikan dalam politik praktis, apalagi dijadikan bahan jualan!
“Jadi, sekali lagi Uswim adalah PTS Mandiri yang harus dihargai sebagai suatu lembaga Pendidikan, bukan sebagai partai politik,” tegas Kande
Dr. I Made Suardana, M.Th, salah satu dosen IAKN Toraja, juga menjelaskan bahwa dunia kampus atau perguruan tinggi bukanlah ajang pencarian suara dukungan yang muaranya memihak pada kepentingan partai atau kelompok, yang tentunya bisa "mengarusutamakan" konflik yang cenderung berseberangan dengan esensi pendidikan
“Saya melihat fenomena ini tentu mencederai kewibawaan Uswim Nabire sebagai penggerak, penyelaras dan pemimpin masyarakat untuk memiliki kemampuan adaptasi dan implementasi nilai-nilai pendidikan sebagai pemersatu bangsa," tegas Made.
Pada tempat lainnya, Drs. Agustinus MD Maniyeni, M.Pd., seorang Teknolog Pembelajaran asal Nusa Tenggara Timur (NTT), mengatakan bahwa kampus harus dijauhkan dari politik praksis.
“Kampus tidak berpolitik praktis. Sebaliknya, kampus menjadi alat kontrol politik. Artinya membahas politik pada aras konsep. Jika kampus masuk area politik praktis maka kampus sudah jadi partai politik,” tutur Maniyeni ketika dikonfirmasi via WhatsApp.
Dikatakan Maniyeni bahwa apa yang dilakukan salah satu Paslon tersebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi, karena sebaiknya yang harus dilakukan adalah menjadikan kampus sebagai pusat pendidikan politik. Ini yang penting. (Red)
“Para pemimpin maupun calon pemimpin harus berada di garda depan dalam memberi contoh tentang bagaimana seharusnya menjaga dan menghormati kampus sebagai institusi yang independen dalam politik praktis,” ungkapnya.
Kande menambahkan bahwa akan lebih elok jika kampus dapat diminta untuk melakukan kajian dan mengritisi program-program calon yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Bukan di komersialisasikan dalam politik praktis, apalagi dijadikan bahan jualan!
“Jadi, sekali lagi Uswim adalah PTS Mandiri yang harus dihargai sebagai suatu lembaga Pendidikan, bukan sebagai partai politik,” tegas Kande
Dr. I Made Suardana, M.Th, salah satu dosen IAKN Toraja, juga menjelaskan bahwa dunia kampus atau perguruan tinggi bukanlah ajang pencarian suara dukungan yang muaranya memihak pada kepentingan partai atau kelompok, yang tentunya bisa "mengarusutamakan" konflik yang cenderung berseberangan dengan esensi pendidikan
“Saya melihat fenomena ini tentu mencederai kewibawaan Uswim Nabire sebagai penggerak, penyelaras dan pemimpin masyarakat untuk memiliki kemampuan adaptasi dan implementasi nilai-nilai pendidikan sebagai pemersatu bangsa," tegas Made.
Pada tempat lainnya, Drs. Agustinus MD Maniyeni, M.Pd., seorang Teknolog Pembelajaran asal Nusa Tenggara Timur (NTT), mengatakan bahwa kampus harus dijauhkan dari politik praksis.
“Kampus tidak berpolitik praktis. Sebaliknya, kampus menjadi alat kontrol politik. Artinya membahas politik pada aras konsep. Jika kampus masuk area politik praktis maka kampus sudah jadi partai politik,” tutur Maniyeni ketika dikonfirmasi via WhatsApp.
Dikatakan Maniyeni bahwa apa yang dilakukan salah satu Paslon tersebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi, karena sebaiknya yang harus dilakukan adalah menjadikan kampus sebagai pusat pendidikan politik. Ini yang penting. (Red)
Galeri Foto:
Dr. Ir Agus Sumule
Dr. F Abia Kande, M.Pd
Dr. I Made Suardana, M.Th
Drs. Agustinus MD Maniyeni, M.Pd
