Pihak Uswim Pertanyakan "Program Bebas Biaya Kuliah di Uswim" Oleh Salah Satu Paslon Bupati Nabire

SUARA.NABIRE - Menjelang Pilbup Nabire 2020, publik dihebohkan oleh salah satu Program Paslon Bupati Nabire 03 yang akan membebaskan biaya ...

SUARA.NABIRE - Menjelang Pilbup Nabire 2020, publik dihebohkan oleh salah satu Program Paslon Bupati Nabire 03 yang akan membebaskan biaya kuliah semua mahasiswa di Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire. Pasalnya, program tersebut dinilai beberapa kalangan akademisi Uswim terlalu berlebihan dan tidak didukung dengan kajian yang mendalam.

Rektor Uswim, Drs. Petrus I Suripatty, M.Si, ketika ditemui di ruangannya pada hari Senin (16/11/20), mengatakan bahwa dirinya cukup terkejut dengan program yang ditawarkan salah satu Paslon Bupati Nabire, bahkan sampai detik ini, pihak Uswim belum pernah dihubungi oleh Paslon 03 untuk membicarakan program yang dimaksud.

Pada kesempatan itu Suripatty mengingatkan bahwa Uswim adalah PTS Mandiri dan bukan milik Pemda Nabire.

“Sampai sejauh ini kami tidak pernah diberitahukan untuk membicarakan program itu. Disamping itu harus diingat, bahwa Uswim ini Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh Rektor dan jajarannya dibawah payung hukum Yayasan Wiyata Cenderawasih,” demikian tegas Suripatty.

Sehingga, lanjut Suripatty, Uswim ini tidak bisa di klaim atau diatur-atur oleh kelompok apapun di luar Yayasan Wiyata Cenderawasih, apalagi dipublikasikan di ruang publik,” demikian tegas Suripatty.

Suripatty mengingatkan bahwa program yang akan membebaskan biaya kuliah semua Mahasiswa/i di Uswim Nabire ini seharusnya dibicarakan dengan pihak Yayasan Wiyata Cenderawasih dengan kajian-kajian yang logis, sebelum dipublikasikan. Sebab jika tidak, program ini hanya akan menjurus pada propaganda politik yang sama sekali tidak bermanfaat dan merugikan pihak Uswim yang adalah PTS Mandiri.

“Pastinya bahwa propaganda dalam politik itu kan hal yang biasa, apalagi dalam suasana seperti ini. Tapi kalo propaganda yang dibuat untuk menguntungkan pihak yang melakukan propaganda dan merugikan pihak lain, termasuk pihak Uswim dan kedua Paslon lainnya, itu kan juga tidak ‘fair’ namanya,” tuturnya

Suripatty tegaskan bahwa yang memiliki hak terhadap Uswim adalah orang-orang yang punya keterkaitan dengan Yayasan Wiyata Cenderawasih maupun pihak akademisi Uswim itu sendiri.

“Sekali lagi saya ingatkan ya, Uswim ini lembaga pendidikan swasta yang netral. Tidak bisa di klaim dan dimasukkan seenaknya dalam politik praksis oleh Paslon Bupati siapapun, apalagi tanpa menghubungi kami dan pihak Yayasan terlebih dahulu ” tegas Suripatty.

Ditempat terpisah, Pembantu Rektor II Uswim, Johanes M Ramandey, S.TP., M.Si, mengatakan bahwa program tersebut terkesan mengumbar ketidakpengetahuan Paslon yang merencakan program tersebut.

“Logisnya kan kalau mau biayai, itu anak kandung dibiayai. Jangan biayai anak tetangga sebla, kecuali kalo kita ada kontribusi dengan mamanya sehingga lahir anak tersebut. Artinya lahir karena selingkuh dengan kita. Itu boleh. Jadi, yang kita biayai itu anak dalam keluarga kita sendiri,” demikian dikatakan Ramandey.

“Nah sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten itu hanya bertanggungjawab dengan PAUD, SD dan SMP. Sementara SMA dan SMK itu tanggungjawab Provinsi. Perguruan Tinggi ya Pemerintah Pusat. Makanya saya bilang, biayailah anak kandungmu sendiri dengan uangmu. Jangan biayai anak tetangga kecuali Anda selingkuh dengan mamanya sehingga lahir anak itu. Itukan poinnya disitu!”, tegas Ramandey.

Sementara itu, salah satu Dosen Ilmu Pemerintahan di Uswim Nabire, Abdy Busthan, S.Pd., M.Pd., M.Fil, mengatakan bahwa program salah satu Paslon Bupati yang ingin membebaskan biaya kuliah mahasiswa Uswim haruslah didasarkan pada kajian yang mendalam, terlebih rasio pembiayaannya.

“Program ini harus didasarkan atas rasio pembiayaan yang tepat. Coba pikirkan dulu, biayanya darimana?,” tutur Busthan.

Busthan menegaskan, harusnya Paslon 03 mempertimbangkan soal pembiayaannya, mengingat Uswim bukan milik Pemda Nabire, tapi merupakan Perguruan Tinggi Swasta. Menurutnya, Uswim adalah PTS dibawah kordinasi Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud yang berkantor di kota Biak, dan dulunya disebut Kopertis 14, namun sekarang namanya LLDIKTI Papua. 

“Uswim ini murni PTS Mandiri. Apakah sudah dihitung jumlah Mahasiswa Uswim saat ini berjumlah berapa orang? Lalu, biaya SPP per semester untuk satu mahasiwa Uswim berapa? Kalo dikalikan ini jumlahnya berapa?", tegasnya

“Nah, mau ambil uang dari mana? Kalo misalnya mereka mau gunakan APBD, apakah bisa? Harusnya di kaji lagi rasionya dengan kemampuan APBD Nabire saat ini kan? Nabire APBDnya kalo tidak salah cuma sekitar 1,3 Trilyun, dan 90% dari APBD itu merupakan alokasi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, sementara PAD Nabire tahun 2019 sekitar 44 Milyar atau hanya sekitar 3% dari total pendapatan APBD.”, ungkap Busthan.

Busthan menghimbau pula jika Paslon 03 beserta timnya mempunyai sumber dana lainnya untuk program tersebut, sebaiknya di kaji bersama dengan pihak Yayasan dan Uswim sehingga tidak menimbulkan anggapan miring di kalangan masyarakat.

"Ya, alangkah bijaksananya sebelum program itu dipublikasikan, undanglah kami pihak Yayasan dan Uswim untuk mengkajinya bersama-sama. Sejauh ini pimpinan kami di Uswim kan sangat welcome kepada siapa saja yang ingin memajukan daerah ini," demikian tutur Busthan kepada awak media ini. (Red)