SUARA.NABIRE - Keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago Nomor: 007/ABM/VII/2020 yang kembali menutup akses transportasi udara selama du...
SUARA.NABIRE - Keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago Nomor: 007/ABM/VII/2020 yang kembali menutup akses transportasi udara selama dua minggu ke depan terhitung tanggal 16 Juli 2020, menuai beragam kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Nabire, baik di dalam maupun diluar daerah.
Seorang pengusaha di Nabire yang akrab di panggil Joni (43 tahun) merasa sangat kecewa dengan keputusan tersebut, sebab menurutnya perekonomian daerah itu bergantung sekali dari fungsionalitas bandara. Disamping itu, banyak sekali masyarakat yang butuh untuk keluar masuk Nabire dari daerah lain untuk urusan-urusan yang urgen.
"Ya, saya sedikit kecewa. Mau sampai kapan bandara di tutup? Kalau mau tunggu sampai tidak ada yang positif, kayaknya itu mustahil. Amerika saja masih belum bisa mengatasi wabah ini. Sedangkan banyak sekali masyarakat yang butuh untuk keluar masuk nabire dari daerah lain", demikian tutur Joni kepada awak media ini.
Oleh sebab itu, Johan menyarankan bahwa sebaiknya para Kepala Daerah mengambil kebijakan yang terkolaborasi antara layanan pemerintah kepada masyarakat luas, maupun memberikan kelongaran aktivitas warga yang tidak membebankan Pemerintah dan yang juga tidak mengabaikan protokol kesehatan.
Johan Kudiai, Aktivis Kemanusiaan
"Ya, saya sedikit kecewa. Mau sampai kapan bandara di tutup? Kalau mau tunggu sampai tidak ada yang positif, kayaknya itu mustahil. Amerika saja masih belum bisa mengatasi wabah ini. Sedangkan banyak sekali masyarakat yang butuh untuk keluar masuk nabire dari daerah lain", demikian tutur Joni kepada awak media ini.
"Perekonomian pun bergantung sekali dari fungsionalitas bandara.Seharusnya Pemda Nabire memperkuat faskes RSUD dengan segala dana yang ada untuk menghadapi covid, bukan menutup bandara. Kan dana banyak buat RSUD," ungkap Joni.
Pada tempat lainnya, Adis (38 tahun), pemilik Warkop Papadi yang terletak di jalan Medan Nabire, mengatakan bahwa kebijakan penutupan akses bandara serta akses pelabuhan semestinya tidak diberlakukan asalkan Pemda lebih memperketat protokol kesehatan.
"Ya, sebenarnya protokol kesehatan lebih diperketat lagi sehingga Pemda Nabire tidak perlu memberlakukan penutupan akses udara maupun laut," demikian tegas Adis.
"Pandangan saya, mau tidak mau, suka tidak suka, bandara itu harus dibuka kembali supaya roda ekonomi harus tetap berputar, karena pelaku usaha dan pekerja harus dapat haknya lagi untuk kelangsungan hidup dan keluarganya," tutur Adis.
Pada tempat lainnya, Adis (38 tahun), pemilik Warkop Papadi yang terletak di jalan Medan Nabire, mengatakan bahwa kebijakan penutupan akses bandara serta akses pelabuhan semestinya tidak diberlakukan asalkan Pemda lebih memperketat protokol kesehatan.
"Ya, sebenarnya protokol kesehatan lebih diperketat lagi sehingga Pemda Nabire tidak perlu memberlakukan penutupan akses udara maupun laut," demikian tegas Adis.
"Pandangan saya, mau tidak mau, suka tidak suka, bandara itu harus dibuka kembali supaya roda ekonomi harus tetap berputar, karena pelaku usaha dan pekerja harus dapat haknya lagi untuk kelangsungan hidup dan keluarganya," tutur Adis.
Johan Kudiai, seorang pegiat kemanusian yang juga merupakan juru bicara Tim Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Nabire, menegaskan bahwa sekalipun niat Pemerintah untuk selamatkan warga Meepago, namun kebijakan Asosiasi Meepago terkesan tidak berimbang.
Menurut Johan, keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago tersebut terkesan sangat tidak berimbang karena ketiga alasan berikut ini:
Pertama. Yang membutuhkan akses tidak hanya kalangan yang melanjutkan pendidikan melainkan seluruh lapisan warga yang membutuhkan akses keluar masuk sesuai kebutuhannya masing-masing.
Kedua. Keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago tidak berimbang karena dampak dari corona tidak hanya pada satu bidang saja, melainkan seluruh tatanan hidup.
Ketiga. Keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago juga tidak menunjukkan indikasi persiapan relaksasi, tetapi justru merupakan pemborosan biaya.
Pertama. Yang membutuhkan akses tidak hanya kalangan yang melanjutkan pendidikan melainkan seluruh lapisan warga yang membutuhkan akses keluar masuk sesuai kebutuhannya masing-masing.
Kedua. Keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago tidak berimbang karena dampak dari corona tidak hanya pada satu bidang saja, melainkan seluruh tatanan hidup.
Ketiga. Keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago juga tidak menunjukkan indikasi persiapan relaksasi, tetapi justru merupakan pemborosan biaya.
Oleh sebab itu, Johan menyarankan bahwa sebaiknya para Kepala Daerah mengambil kebijakan yang terkolaborasi antara layanan pemerintah kepada masyarakat luas, maupun memberikan kelongaran aktivitas warga yang tidak membebankan Pemerintah dan yang juga tidak mengabaikan protokol kesehatan.
"Keterbatasan daerah menjadi bahan kreativitas para pemimpin dalam mengambil kebijakan yang efektif dan efisien. Sebab korona belum tentu berlalu secepatnya," demikian tutur Johan.
Johan Kudiai, Aktivis Kemanusiaan
Ditempat terpisah, Dolfina Dimara, mantan anggota DPR Provinsi Papua asal Nabire, sangat menyayangkan penutupan kembali bandar udara Nabire. Menurutnya akses udara maupun laut tidak perlu ditutup jika menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
"Ya, saya sangat sayangkan penutupan akses keluar masuk Nabire karena banyak sekali warga Nabire yang ingin pulang kembali bertemu keluarga di Nabire, dan pastinya banyak juga warga yang mau mengurus sesuatu di luar Nabire," ungkap Dolfina.
"Menurut saya, jika protokol kesehatan dijalankan secara ketat, kenapa harus tutup bandara dan pelabuhan. Jika memang Pemda Nabire menutup semua akses, seharusnya Pemda sudah siap memberikan bantuan sembako atau menjamin semua kebutuhan pokok warga Nabire yang berada di dalam maupun diluar Nabire," demikian dituliskan Dolfina ketika dikonfirmasi awak media ini melalui Whatsapp pribadi. (Red).
Tidak ada komentar
Posting Komentar